ArticleCriticEssay

 “Larangan Cadar dan Celana Cingkrang”: Sebuah Mekanisme Narasi Ahistoris dalam Ruang Politik-Keagamaan

Beberapa hari terakhir, masyarakat muslim Indonesia dihebohkan dengan wacana spekulatif-impulsif menteri keagamaan yang baru, Fachrul Razi tentang rencana pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beraktivitas di sebuah instansi pemerintah. Fachrul mengonsepsikan bahwa gaya pakaian bercadar dan bercelana cingkrang adalah bagian dari karakteristik orang yang sudah terindikasi dengan paham-paham radikalisme. Sehingga hal tersebut berkonsekuensi bahwa siapa saja yang menggunakan cadar dan celana cingkrang dengan alasan apapun menurutnya harus disingkirkan dari lembaga aparatur sipil pemerintah. Pelarangan tersebut kemudian digaungkan dengan tujuan deradikalisasi secara masif untuk mencegah adanya jelmaan kelompok-kelompok radikal yang ingin menyusup ke ruang-ruang pemerintahan.

Wacana mengenai larangan memakai cadar dan celana cingkrang dalam sebuah instansi negara dalam upaya deradikalisasi menurut penulis adalah suatu upaya yang secara definitif tidak dapat dibenarkan dan perlu untuk ditinjau ulang. Ada beberapa statemen yang menjadi landasan argumentatif, antara lain: Pertama, dalam konteks agama, pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang dilakukan elit agama (Menag) cenderung parsialistik dan destruktif. Agama dalam hal ini Islam sebagai sumber nilai belum sampai dipahami secara holistik dan menyeluruh. Teks-teks keagamaan hanya sekedar dibaca dalam dimensi tekstualnya saja, belum mampu dipahami lebih jauh dalam dimensi kontekstual. Artinya, agama hanya diposisikan sebagai dogma-dogma normatif-teologis yang hanya seringkali mengundang pemahaman-pemahaman yang terkesan tertutup, dangkal, kering, baku, dan statis, bukan agama sebagai ajaran sosio-historis yang mampu menangkap dan mengekstraksi keteraturan sistem nilai yang terbuka, kompromistis, dan dinamis. Agama seakan-akan dinarasikan sebagai mitos yang selalu bernuansa ahistoris dan konfliktual, tidak ada lagi narasi humanistik yang mengundang toleransi, perdamaian, persaudaraan, dan seterusnya, yang ada hanyalah narasi intimidatif yang berimplikasi pada kuatnya paham oposisi biner; yang benar akan mendapatkan penghargaan dan yang salah akan mendapatkan hukuman, yang berbuat baik akan diberi pahala, dan yang berbuat buruk akan masuk neraka.  Parahnya, dengan konsepsi semacam itu, agama dikonstruk bukan lagi sebagai entitas yang membawa kebahagiaan dan keselamatan, tapi justru datang sebagai tindakan represif yang mencelakakan manusia.

Kedua, dalam konteks keilmuan, sebagai elit agama paling tidak eksistensinya harus didukung dengan adanya latar belakang pengembaraan khazanah keilmuwan Islam yang kuat dan memadai, seperti ‘ulum al-qur’an, ‘ulum al-hadis, al-fiqh dan ushul al-fiqh, ilmu al-balaghah, al-wujuh wa an-nadzair, ilmu al-kalam, tasawuf, dan lain sebagainya.  Sehingga dalam aplikasi teoritisnya elit agama (Menag) mempunyai kapabilitas intelektual dalam memahami terma-terma yang sedang diwacanakan secara komprehensif. Dalam hal ini adalah tentang pemahaman terhadap cadar dan celana cingkrang beserta sejarahnya serta apa yang dimaksud dengan paham radikalisme, gerakan, dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Ketiga, dalam konteks linguistik, jika dipahami secara mendalam, konsepsi cadar dan celana cingkrang tidak bisa selalu diasosiasikan dengan kelompok radikalisme karena terma atau persoalan radikalisme itu tidak sebatas tentang pakaian melainkan lebih dari itu, sebuah ideologi fundamentalism yang mengakar kuat dalam sistem kognisi seseorang. Cadar pada hakikatnya adalah manifestasi dari perangkat yang digunakan untuk menutup aurat perempuan. Ada banyak ragam istilah yang berkaitan dengan cadar; antara lain hijab, khimar (kerudung), niqab, burqa’ dan jilbab. Semua kata tersebut pada dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu penutup atau penghalang, namun, secara definisi praktis, ada disparitas konsensus makna antara cadar dan beberapa kata yang lainnya.

Hijab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dinding yang membatasi sesuatu yang lain, menurut etimologi Bahasa Arab, Hijab berasal dari kata ha-ja-ba – yah-ju-bu – hi-jaa-bun (حجاب) yang bermakna penghalang. Pada dasarnya kata hijab sendiri dalam konteks kebahasaan, dapat berkonotasi ke berbagai bentuk makna, bisa berupa tirai pembatas, kelambu, papan pembatas, aling-aling, tabir, dan lain sebagainya. Dalam terminologi agama, hijab didefinisikan sebagai jenis pakaian perempuan yang merepresentasikan kesopanan,  kesalehan, kebaikan dalam beragama. Terma hijab juga seringkali diasosiasikan dengan salah satu jenis pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat perempuan. Ada banyak pendapat tentang bagaimana model hijab yang dapat digunakan atau dalam istilah lain tentang gaya hijab perempuan, namun secara esensial hijab yang dimaksud adalah dapat menutup aurat perempuan mulai dari ujung kepala hingga bagian depan dan belakang dada.

Khimar (خمار) dalam etimologi Bahasa Arab adalah bentuk tunggal dari kata khumur (خمر) yang dalam bahasa Indonesia bermakna kain kudung atau biasa disebut kerudung. Sedangkan dalam terminologi agama adalah jenis pakaian berbentuk kain yang berfungsi menutupi aurat perempuan mulai dari kepala hingga ke bagian depan dan belakang dada, sehingga lekuk dada tidak terlihat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nur (): 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya…”

Ibnu Hazm rahimahullah berkata, “Allah ta’ala memerintahkan para wanita menutupkan khimar (kerudung) pada belahan-belahan baju (dada dan lehernya), maka ini merupakan nash menutupi aurat, leher dan dada. Dalam firman Allah ini juga terdapat nash bolehnya membuka wajah, tidak mungkin selain itu.” (Al Muhalla III/216-217, Lihat Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah, hal. 73). Demikian juga makna khimar (kerudung) adalah penutup kepala diterangkan oleh para ulama, seperti tersebut dalam An Nihayah karya Imam Ibnul Atsir, Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim karya Al Hafizh Ibnu Katsir, Tafsir Fathu Al Qadir karya Asy Syaukani, dan lainnya. (Lihat Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah, hal. 72-73).

Niqab yang dipopulerkan dengan istilah cadar adalah salah satu jenis pakaian perempuan yang berfungsi untuk menutupi aurat perempuan dari kepala hingga bagian depan dan belakang dada dengan menutup seluruh bagian wajah kecuali mata. Terkait dasar hukumnya, sepanjang penelusuran data, penulis belum menemukan landasan hukum dari al-Qur’an yang mengatur perintah tentang penggunaan niqab ataupun cadar, namun yang berhasil penulis temukan hanyalah satu dasar hukum yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abdullah bin umar. Dalam riwayat tersebut, Aisyah –istri nabi– bertemu dengan Nabi ketika Aisyah menggunakan cadar. Redaksi hadis seperti ini:[1]

Dalam hadis riwayat Ibn Majah yang diinformasikan dari Aisyah, bahwa ia berkata, “Pada saat Nabi SAW sampai di Madinah -dimana saat itu beliau menikahi Shafiyyah binti Huyay-  perempuan-perempuan Anshar datang mengabarkan tentang kedatangan Nabi. Lalu saya (Aisyah) menyamar dan mengenakan niqab kemudian ikut menyambutnya. Lalu Nabi menatap kedua mataku dan mengenaliku. Aku memalingkan wajah sembari  menghindar dan berjalan cepat, kemudian Nabi menyusulku”. (HR. Ibnu Majah)

Kendati tidak adanya banyak dasar hukum yang absah, cadar atau niqab memiliki jejak kesejarahan yang sudah dimulai dari masa pra-Islam hingga sekarang. Pada masa sebelum Islam, cadar disinyalir telah banyak digunakan oleh kaum wanita di wilayah gurun pasir. Bahkan cadar kerap diasumsikan sudah ada dan telah digunakan oleh bangsa Yahudi. Ketika Islam datang, penggunaan cadar terus berlangsung. Meski begitu, Nabi Muhammad pada saat itu tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut. Atau dengan kata lain, tidak ada aturan untuk perempuan muslim menggunakan cadar. Jadi, cadar diartikan hanya sebatas jenis pakaian yang dikenal dan dipakai oleh sebagian perempuan. Sebagaimana apa yang dinyatakan dosen Universitas NU Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Muhammad Idris Masudi bahwa pada dasarnya cadar sudah mulai digunakan sebelum Islam lahir. Saat itu, cadar merupakan jenis pakaian yang digunakan oleh perempuan di wilayah “gurun pasir” pada waktu itu.[2]

Burqa’ secara konsepsi mirip dengan niqab, hanya saja perbedaannya terletak pada kain yang menutupi mata. Niqab tidak menggunakan tutup pada bagian mata, sedangkan burqa’ menggunakan penutup kain yang berlubang pada bagian mata. Sama halnya dengan niqab, burqa’ berdasarkan pelacakan data agama, tidak ditemukan adanya landasan hukum yang mengatur perintah dalam penggunaan burqa’.

Jilbab dalam etimologi Bahasa Arab adalah bentuk tunggal dari kata jalabib (جلابيب) yang bermakna baju yang panjang. Dalam terminologi agama jilbab adalah jenis pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh bagian tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian ini biasanya sering berbentuk baju panjang ataupun lebar yang menjulur dari kepala, leher, punggung, kaki, hingga hampir menyentuh tanah, sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (): 59:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Jika radikalisme yang dimaksud dalam wacana adalah keterkaitan dengan tindakan yang berujung pada konflik, maka dalam hal ini harus ada peninjauan ulang terhadap terma radikalisme. Jika berbicara tentang konflik atau kekerasan, radikalisme bukanlah satu-satunya manifestasi paham yang dapat dibenarkan. Karena ada satu terma lain yang sesuai dan dapat diasosiasikan dengan tindakan kekerasan, yaitu terorisme. Radikalisme sangat berbeda dengan terorisme. Radikal secara literal pada dasarnya adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami sesuatu secara mendalam, mengakar, dan substansial. Dalam konteks keagamaan, radikalisme dapat dimaknai dengan upaya untuk memahami substansi dogma-dogma keagamaan, baik sebagai entitas normatif (tekstual) ataupun entitas sosio-historis (kontekstual) secara mendalam. Sedangkan, terorisme sangat jauh berbeda dengan radikalisme. Terorisme  jika diartikan secara literal adalah sebuah tindakan yang berkonotasi negatif, seperti usaha untuk mengancam, meneror, mengintimidasi, bahkan membunuh. Menurut para akademisi dan peneliti, terorisme awal kali didefinisikan pada 1988 sebagai metode yang disemangati oleh keinginan melakukan aksi kekerassan secara berulang, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aktor penguasa bawah tanah, karena alasan idiosinkretis, kriminal, atau politik. Dalam pandangan yang lain, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, termasuk penggunaan kekerasan untuk menjadikan masyarakat dalam ketakutan. Jadi, bisa dikatakan bahwa seseorang yang radikal belum tentu dia bertindak sebagai teroris, namun seorang teroris sudah pasti dia telah melewati fase pemahaman keagamaan yang radikal.[3]

Radikalisme dalam konteks sejarah umat manusia, khususnya umat beragama secara sederhana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori; radikalisme ideologi dan radikalisme gerakan. Radikalisme ideologi adalah upaya individu yang dibangun berdasarkan ide, gagasan, dan konsepsi-konsepsi otoriter yang memuat sejumlah kekuatan dalam rangka untuk membela dan mempertahankan sistem pemikiran tertentu. Konsepsi tersebut secara gradual akan menjadikan seorang manusia bersikap tertutup, eksklusif, dan tidak mudah bergaul dengan yang lain. Implikasi terbesarnya, orang yang biasanya terpapar radikalisme ideologi akan sangat otoriter, bersewenang-wenang, susah untuk berdialog, berdiskusi, bertoleransi, bernegosiasi, apalagi berkompromi.[4]  Dalam batas ini, meski pemahaman demikian akan berdampak pada kekuasaan teks yang absolut, namun orang yang seperti ini tidak serta merta selalu berujung pada aksi terorisme. Sedangkan radikalisme gerakan atau tindakan adalah otoritarianisme dalam bentuk aksi ekstrem yang dilakukan untuk membongkar dan merubah sistiem-sistem yang dianggap tidak sejalan dengan tujuannya. Biasanya aksi ini adalah bentuk respon dari suatu ketidakadilan dan ketidakpuasan yang sangat tinggi terhadap status quo. Aksi ekstrem ini pula seringkali diejawantahkan dalam bentuk tindakan makar, revolusi, demonstrasi, dan protes sosial yang anarkis.[5]

Ketiga, Sama halnya dengan cadar, celana cingkrang hanyakah sebuah istilah yang sangat tidak bisa diidentikan dengan paham radikalisme. Celana cingkrang hanya sebuah gaya berpakaian yang dipakai oleh seseorang. Sama halnya dengan celana-celana yang lain. Jika dilihat dalam KBBI, secara bahasa ccelana cingkrang memiliki arti celana yang terlalu pendek. Jika yang dimaksud adalah celana panjang yang menjulur sampai di atas mata kaki, maka istilah celana cingkrang kurang tepat. Dalam bahasa Arab pun, kata sirwal tidak mengandung arti celana cingkrang, melainkan celana panjang biasa yang pada umumnya dikenakan oleh manusia. Berkaitan dengan konsensus kebahasaan ini, maka elit agama harusnya mengerti dan memahami paling tidak dari aspek kebahasaan, apa sebanarnya maksud yang dikehendaki dan memilih referensi kata yang tepat sasaran.[6] Dalam konteks hukum Islam pun bentuk celana apa saja pada dasarnya diperbolehkan asal dapat menutup aurat dan menjaga kesopanan dan kesalehan perilaku. Jikalau ada teks hukum melarang untuk menggunakan celana panjang yang sampai melebihi mata kaki dan menyentuh tanah, itu pun hanya bersifat ujaran konotatif yang  bermaksud pada makna hakiki fungsional yaitu adanya maksud untuk menyombongkan diri.

Keempat, dalam konteks kewarganegaraan, elit agama (Menag) dapat diklaim sebagai penentang otoritas hukum negara, yaitu pancasila dan UUD 1945 tentang hak beragama. Kebijakan pelarangan cadar dan celana cingkrang artinya ada maksud untuk membatasi bahkan merenggut hak kemerdekaan dalam beragama. Hal ini sangat tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menjamin kebebasan beragama. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa negara itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat 2 dengan tegas menyatakan tentang hak kemerdekaan bagi setiap individu untuk bebas memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi, atas dasar ini, maka pemerintah harus menjaga dan menghormati setiap agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, tidak boleh ada paksaan, bahkan pemusnahan.

Kelima, jika berdalil untuk tujuan keamaan, asumsi ini tidak bisa dijadikan dasar yang kuat, karena keamanan seseorang sendiri tidak bisa semata ditentukan oleh gaya pakaian. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keamanaan seseorang, bisa jadi karena perilaku sosial, ekonomi, dan politik. Lebih-lebih ada faktor kepentingan tertentu. Jika pelarangan itu berangkat dari adanya kekhawatiran potensi tindakan yang membahayakan, terutama ke gedung-gedung pemerintah, itu bisa dilakukan tanpa menyuruh seseorang membuka cadar. Pemerintah bisa mengatasi hal tersebut dengan melakukan upaya preventif lainnya, seperti sosialisasi pendidikan, menyediakan ruang dialog antar umat beragama, seminar-seminar, dan seterusnya.

Keenam, selain itu, elit agama (Menag) harusnya jauh lebih bisa bersikap bijak dalam mengatur perilaku umat beragama, menarasikan opini yang bernuansa humanistik, dan toleran. Karena jika narasi yang disuarakan selalu dalam bentuk stuktur kalimat yang mengancam, khawatirnya keberadaan elit agama yang seharusnya berperan sebagai juru dakwah, tidak lagi mendatangkan nilai perdamaian dan kemaslahatan umat, tetapi justru mengundang persoalan dan konflik baru antar umat seagama.  Agama tidak lagi hadir sebagai solusi, melainkan hanya sebagai polusi baru yang semakin mengancam kesehatan perdamaian negara.

Dari polemik dan dilema keagamaan yang telah disebutkan di atas, paling tidak penulis dapat menarik kesimpulan sementara tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya dari narasi tentang larangan bercadar dan bercelana cingkrang ini, penulis menginduksi pernyataan bahwa peristiwa seperti ini dapat ditafsirkan sebagai babak baru yang muncul dan mengarah pada sebuah sistem keagamaan yang tidak teratur; ada semacam mekanisme narasi yang ahistoris. Adanya gejala turunnya nilai keagamaan yang serius dan merebaknya hegemoni politik yang masuk dalam ruang-ruang keagamaan. Praktek otoritarianisme politik yang menggunakan agama sebagai alat legitimasi-otoritatif strktural, bersikap eksklusif dan sewenang-wenang. Selain itu, penulis juga melihat bahwa karakter narasi-narasi yang dilontarkan elit keagamaan cenderung menggerus fungsi dari agama, terpapar adanya inkonsistensi peran fundamentalis elit agama, separatisasi fungsi, dan pengatasnamaan kekuasaan beragama. Hal ini agaknya dapat menjadi arus besar yang mampu menggerogoti bahkan menghancurkan citra agama dari dalam sendiri. [Wallahu A’lam bi Ashawab]

 

[1] Idris Masudi, Sejarah Penggunaan Cadar Sebelum dan di Masa Islam, https://islami.co/sejarah-penggunaan-cadar-sebelum-dan-di-masa-islam/, diakses pada tanggal 7 November 2019, pukul 9.10. Setelah ditelusuri dalam kitab sunan Ibnu Majjah melalui program Shamela, penulis tidak menemukan redaksi berbahasa Arab secara detail yang menjelaskan peristiwa ini. Sehinnga dalam hal ini, penulis meragukan otentisitas hadis, karena bukti periwayatan yang tidak cukup jelas.

[2] Sejarah Penggunaan Cadar, kumparan, https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-penggunaan-cadar, diakses pada tanggal 6 November 2019, pukul 20.26

[3] Achmad Jainuri, Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi, (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 125

 

[4] Ibid, h. 4

[5] Ibid, h. 5

[6] Sholahuddin Al Ayyubi, Salah Kaprah, Ini Definisi Cadar Menurut Pakar Bahasa, kabar24.bisnis.com, https://kabar24.bisnis.com/read/20191102/15/1166107/salah-kaprah-ini-makna-celana-cingkrang-menurut-pakar-bahasa, diakses pada tanggal 7 November 2019, pukul 10.58

CriticEssay

Institusi Islam Modern: Praktek Dehumanisasi Struktural dan Oritarianisme Hierarki Superior  

Institusi pendidikan adalah pusat peradaban moral dan intelektual. Ia dibangun untuk memainkan peran yang cukup penting dalam proses tranformasi ilmu pengetahuan dan etika secara masif dan terstuktur. Di antara institusi pendidikan yang dianggap paling berpengaruh adalah ma’had. Ma’had didaulat sebagai institusi pendidikan Islam modern yang menjadi pelopor dalam mewujudkan ruang pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Tidak hanya mengutamakan aspek kualitas kognitif-intelektual yang berdaya saing global dan modern, namun juga menghadirkan dimensi karakter moral-spiritual yang cukup besar dalam pencapaian suatu pendidikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, fungsi-fungsi fundamental tersebut mengalami kerapuhan. Bahkan sudah tidak menjadi bagian yang menginternalisasi dalam pribadi individu. Data di lapangan mengemukakan bahwa masih terdapat elemen institusi pendidikan Islam yang justru bersikap amoral dan bertindak otoriter. Bagaimana jika hal itu kemudian terus terjadi?

Perlu dipahami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan secara umum adalah upaya mengembangkan potensi anak-didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan, Ma’had juga memiliki sinergitas tujuan sebagaimana dijelaskan oleh Mastuhu (dalam Damopolii, 2011, hlm. 83) untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu berdiri sendiri.

Dari tujuan tersebut, sudah jelas bahwa paling tidak terdapat tiga fungsi fundamental ma’had, yaitu; fungsi spiritual-transedental, fungsi moral-etis, dan fungsi sosial-humanis. Fungsi spiritual-transedental untuk membentuk kontruksi ketaatan dan sikap tunduk pada normativitas agama transedental dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Fungsi ini menjadi fungsi pokok yang paling utama dalam sebuah ma’had karena untuk menjaga konektivitas santri dengan Tuhannya. Spiritualitas ini diajarkan dengan praktek-praktek kegamaan yang sedemikian lengkap, mulai dari tingkat ajaran dasar, seperti shalat, membaca sumber agama Islam; Qur’an dan Hadis, tuntunan membayar zakat, shadaqah, dan lain sebagainya, hingga tingkat ajaran yang paling tinggi, seperti Riyadhah, Zuhud, dan Tirakat.

Fungsi moral-etis dikonstruksi untuk berupaya memberikan pengetahuan-pengetahuan akhlak dan budi pekerti secara teoritis melalui pengkajian kitab-kitab turos yang secara khusus membahas tentang akhlak dan etika seperti, Nashaihul ‘Ibad, Ihya’ Ulumiddin, dan Ta’lim wa Al-Muta’allim. Secara praktis, para santri kemudian secara langsung mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana etika berinteraksi dengan pengasuh, ustadz, pengurus, dan teman-teman yang lain, bagaimana para santri bertutur kata dengan tamu, para asisten ma’had, dan bagaimana para santri menjaga kebersihan lingkungan ma’had. Integralitas kedua aspek teoritis dan praktis, diharapkan mampu membentengi para santri dari perilaku-perilaku yang kurang baik, etika yang kurang sopan, dan terhindar dari aktivitas dehumanisme etika.

Fungsi sosial-humanis mengajarkan sebuah kebijaksanaan akan kebajikan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana para santri dididik untuk mampu bersosialisasi dengan masyarakat tanpa menimbulkan adanya sikap acuh dan arogan. Terciptanya intuisi emosional yang tinggi antara santri dan masyarakat, adanya simpati dan empati, kepedulian, dan jiwa gotong royong. Ketika santri benar-benar sudah kembali ke masyakarat, diharapkan mampu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyakarat, berdialog dengan baik, bermusyawarah dengan rendah hati, dan saling mengapresiasi.

Fungsi manajemen dan keterampilan diri didesain untuk mengatur dan mengembangkan potensi di bidang non-akademik. Tidak dipungkiri, di era modern, jiwa seni, kreativitas dan manajemen sangat diperlukan untuk menunjang eksistensi Ma’had. Termasuk keterampilan untuk mendesain informasi dengan olahan warna dan tulisan yang estetik, mengoperasikan komputer, mengelola data secara digital, manajemen situs web, dan lain-lain. Dengan aspek-aspek tersebut Ma’had dengan mudah mengenalkan profile ke publik, menarik perhatian publik, hingga menkampanyekan pendidikan untuk Ma’had yang bersangkutan.

Sayangnya, berdasarkan fakta yang ditemukan, saat ini telah terjadi reduksionisasi fungsi dan tujuan Ma’had. Terutama fungsi dan tujuan Ma’had sebagai pioner dalam membentuk karakter dan kepribadian yang luhur. Fungsi moral-etis dan sosial-humanis seakan-akan punah dan meredup. Parahnya, ini terjadi di kalangan elit superior yang ada di kawasan Ma’had. Mereka menggangap diri mereka raja yang paling unggul dan akhirnya menguasai segalanya. Di samping itu, juga terjadi otoritarianisme superior yang ingin selalu menguasai kelas bawah dengan sistem yang tidak demokrasi.

Mari kita jelaskan. Di dalam ma’had telah terjadi penjajahan moral yang terstruktur. Banyak praktek penguasaan idealisme yang tidak bisa dibendung. Superior yang tidak bisa berperilaku layaknya manusia pilihan Tuhan. Tidak ada proses dialog yang responsif. Kalangan elit yang bersifat benar-benar arogan. Banyak narasi yang tidak berperikemanusiaan, dehumanisasi yang merajalela, kritisnya rasa simpati dan empati, dan hilangnya apresiasi aksi-rekasi. Jika melihat fungsi ma’had adalah sebagai penggerak moral dan etika, maka di sini terjadi disfungsi prinsip yang cukup serius. Apalagi eksistensi Ma’had yang berada di bawah nagungan institusi Islam yang sudah dikenal banyak orang. Gaung kehebatan dan citra baik institusi akan tercoreng. Lambat laut, kebocoran ini akan meluap ke permukaan dan akibatnya akan ada pengucilan dan distorsi hak-hak kemanusiaan.

Selain dehumanisasi yang mengakar, praktek pemerintahan yang otoriter juga terjadi. Ketidakadilan tumbuh subur, sikap dan tindakan yang sewenang-wenang, tertutupnya pintu aspirasi dan sistem yang tidak berlandaskan asas musyawarah. Ide dan gagasan pembangunan hanya menjadi mimpi belaka, tidak ada respon yang mendukung, bahkan akan musnah diterpa arogansi yang begitu kuat. Kenapa terjadi hal demikian? Bukankah itu pelan-pelan justru akan merusak institusi tersebut dari dalam? Sebagai contoh, dalam merumuskan sistem atau aturan, perlu adanya kontribusi ide dari rakyat yang dalam hal ini adalah para pengurus Ma’had. Perlu adanya musyawarah dengan pengurus, kerjasama yang baik, dan seterusnya. Walaupun kita tahu bahwa superior adalah pemegang regulasi tingkat dua setelah para pengasuh, namun seharusnya mereka tidak bekerja secara egaliter dan sewenang-wenang. Kemudian permasalahan tindakan pengurus, jika memang ditemui pengurus berbuat salah, maka penyelesaiannya tidak langsung dengan mengeluarkan justifikasi yang menggerus nilai-nilai etika; keluarnya narasi emosional, pernyataan yang mengekploitasi harga diri, dan seterusnya. Jika hal demikian tetap terjadi secara berkesinambungan tahun ke tahun, sudah bisa dipastikan institusi tersebut tidak akan bisa berjalan dengan jaminan mutu dan kualitas yang diinginkan. Tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi kemalasan dalam bekerja, pengabdian yang tidak berjalan ikhlas, terjadi kemerosotan kualitas sumber daya manusia, terjadi kenakalan bahkan krimialisasi di jajaran pengurus, sistem kaderisasi yang tiap tahun menurun dan lain sebagainya.

Di samping itu yang perlu penulis soroti adalah terkait hilangnya apresiasi terhadap alumni yang pernah berkontribusi aktif dalam proses pendidikan di Ma’had. Perlu diketahui, alumni di mana saja mereka pernah mengenyam pendidikan merupakan aset emas yang harus dijaga dan dikawal betul setelah masa transisi pendidikan. Alumni mempunyai peran yang cukup besar dalam mengembangkan institusi. Betapa tidak, ketika sumber daya manusia yang ada dalam sebuah institusi terbatas, kekurangan di sana-sini, maka alumnilah yang akan menyempurnakan. Sejatinya alumni harus menjadi prioritas utama untuk berdialog mengisi kekurangan dan kekosongan yang sedang dikeluhkan oleh institusi. Ketika ma’had mengalami stagnasi yang berkepanjangan dalam hal pembelajaran misalnya, maka peran alumni di sini sangat dibutuhkan untuk menciptakan ide-ide baru, inovasi-inovasi yang lebih maju, dan seterusnya. Dari ide-ide inilah perlu adanya apresiasi yang responsif dari pihak dalam untuk menampung dan mempertimbangkan ide-ide tersebut. Namun, faktanya, ide-ide itu tidak pernah mendapatkan apresiasi yang memuaskan dari jajaran superior. Ide-ide dari alumni hanya dipandang sebelah mata bahkan diabaikan. Mereka menilai alumni sebagai orang lain yang tidak diakui eksistensinya sebagai kelompok yang pernah berjuang dan mengembangkan institusi pada masanya.

Semua paparan di atas menurut penulis sangat merugikan banyak pihak dan membuat proses pendidikan itu semakin kacau karena sudah tidak belandaskan fungsi dan tujuan utama pendidikan, khususunya pendidikan di institusi keislaman. Alih-alih, praktek-praktek dehumanisasi dan sistem otoriter akan pelan-pelan menghancurkan sebuah institusi. Apalagi di era modern ini, jika masalah yang dihadapi masih berkutat di aspek fundamental dan belum bergerak kearah yang lebih luas, maka sebuah institusi akan tertinggal jauh dan tidak akan bisa berkembang dengan signifikan. Sebuah institusi akan mengalami kemandekan, dan tidak bisa meraih visi dan misinya untuk menjadi institusi yang lebih berkualitas dalam bidang akademik dan maju dalam bidang teknologi. Apakah hal seperti itulah yang kita inginkan?

Realitas-realitas tersebut patut menjadi perhatian kita selaku akademisi dan pemerhati pendidikan yang berkemajuan. Penulis pribadi menginginkan adanya gerakan reaktualisasi fungsi dan tujuan Ma’had. Mengembalikan dan menyempurnakan nilai-nilai mulia yang dulu pernah menjadi landasan sistem pendidikan dalam sebuah institusi. Mengejawantahkan fungsi dan tujuan institusi Islam dengan penuh rahmat dan gotong royong. Menumpas celah-celah penjajahan moral, menghapus dehumanisasi struktural, dan mencabut otoritarianisme lembaga. Semua persoalan dikerjakan dengan semangat sinergisitas antar penanggung jawab dan pengurus. Mari kita gaungkan institusi Islam modern yang memiliki sumberdaya manusia yang dinamis, searah dengan perkembangan zaman dan berkemajuan dalam moral-spiritual dan IPTEK, untuk Indonesia yang laebih baik, sebagaimana apa yang telah tercantum dalam cita-cita pesantren pada peringatan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober tahun 2016 “Dari Santri untuk Negeri, Dari Pesantren untuk Indonesia”.